Indikator
  • Undercontruction

Bupati Sintang Pelajari Perencanaan Keuangan Online Banyuwangi

Home / Peristiwa - Daerah / Bupati Sintang Pelajari Perencanaan Keuangan Online Banyuwangi
Bupati Sintang Pelajari Perencanaan Keuangan Online Banyuwangi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyambut kunjungan Bupati Sintang Jarot Winarno di Ruang Rempeg Jogopati. (Foto: Humas Pemkab Banyuwangi for TIMES Indonesia)

BANJARMASINTIMES, JAKARTA – Setelah ditasbihkan sebagai kabupaten dengan pengelolaan keuangan daerah terbaik se - Indonesia oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), banyak daerah datang untuk belajar langsung ke Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur.

Seperti Bupati Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jarot Winarno, yang bertandang ke daerah ujung timur Pulau Jawa tersebut untuk menimba ilmu, Rabu (26/7/2017).

“Sebenarnya kami direkomendasi oleh Bu Menteri Keuangan. Kata Bu Menteri, aplikasi pengelolaan anggaran yang sangat baik ada di Banyuwangi. Jadi kalau mau belajar pengelolaan keuangan ya harus datang ke Banyuwangi. Inilah alasan kami kemari,” ujar Jarot di ruang Rempeg Jogopati, lingkungan Kantor Bupati Banyuwangi.

Dia mengatakan, sudah lama menyimpan keinginan ke Banyuwangi untuk belajar banyak hal. Baru kali ini berkesempatan datang ke Bumi Blambangan beserta Sekda, Staff ahli, Asisten, Kepala Bappeda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan sejumlah kepala SKPD terkait yang berjumlah 20 orang. Mereka semua kemudian mempelajari Sistem Perencana Keuangan Online di Lounge Pelayanan Publik, lingkungan Kantor Bupati Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan Banyuwangi yang memiliki wilyah sangat luas memiliki berbagai tantangan dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan umum. Misalnya perencanaan pembangunan yang harus diawasi satu per satu dan layanan pembuatan berbagai surat kependudukan di 189 desa.

Untuk itu, Banyuwangi menjalankan sistem e-village budgeting dan e-village monitoring, sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa. Melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat melalui Google Map, sehingga tidak bisa ada proyek ganda atau fiktif hingga di pelosok desa.

Anas mengatakan, APBD adalah instrumen vital untuk mendorong program pembangunan daerah. Oleh karena itu, dengan sistem online, pihaknya berusaha pengelolaan keuangan harus kredibel dan berdampak kepada publik.

”Maka pembiayaan APBD harus semaksimal mungkin bisa tepat sasaran. Efektivitas program diukur dengan orientasi kinerja, bukan semata-mata soal anggaran. Jadi APBD ini bukan soal sistem yang bersifat hukum administrasi keuangan negara saja, tapi mengukur kinerja, mengukur hasil pembangunan,” ujar Anas. (*)

Berita Terkait

Komentar

Top
Tim.my.id Wawanita.com satriamedia.com